TANJUNGPINANG – Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa di 33 provinsi.
Kegiatan pelatihan dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir Balaw, MSi. didampingi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Bandung, Kamis (21/9/2023).
Dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Tomsi Tohir mengatakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dikatakan, melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa.
Tomsi berharap pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa juga mampu mendorong kepala desa, perangkat desa, pengurus kelembagaan desa meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memiliki pemahaman manajemen leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan).
“Selain itu, melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan serta mempercepat serapan APBDes (termasuk dana desa) dengan prioritas kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, estraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif serta senantiasa untuk tidak melanggar larangan,” kata Tomsi.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam sambutannya mengatakan kegiatan pelatihan dilaksanakan 4 hari per sesi pelatihan, selama 8 minggu di 33 provinsi, mulai minggu ke-3 September sampai dengan minggu ke-2 November 2023.
“Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan di 33 provinsi, bertempat di hotel yang telah ditunjuk, dan pada angkatan pertama ini untuk Jawa Barat dilaksanakan di éL Hotel Royale Bandung,” terang Eko.
Peserta kegiatan pelatihan terdiri dari kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa/kepala urusan), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK/Posyandu/Karang Taruna/Pengurus RT/RT) dengan total target sebanyak 33.458 desa.
Untuk angkatan pertama sebanyak 13.498 orang (423 kelas) dari 3.298 desa di 33 provinsi, khususnya di Jawa Barat sebanyak 384 orang dari 96 desa, dalam 12 kelas.
Kegiatan pelatihan diarahkan untuk memberikan materi leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan) berasal dari TNI/Polri; dinas yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas PMD, Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, hingga perbankan nasional dan daerah.
Terpisah, di Provinsi Kepri pelatihan sama juga akan diikuti 896 perangkat Desa se Kepri yang terbagi 4 hingga 5 gelombang. Pelaksanaan gelombang pertama digelar di Hotel CK Kota Tanjungpinang diikuti 192 peserta.
Menurut Drs Yunarlis MAk Koordinator Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Provinsi Kepri, sebelum pelatihan dilakukan, seluruh peserta di 33 provinsi mengikuti kegiatan pembukaan di Bandung secara daring. Untuk kegiatan di Provinsi Kepri digelar di Kota Tanjungpinang dan dihadiri oleh Misbardi Kepala Dinas PMD Provinsi Kepri.
” Total se Kepri akan diikuti 844 perserta dari 211 desa. Mereka adalah yang menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, anggota PKK Desa. Dan, untuk gelombang pertama adalah peserta dari Kabupaten Bintan dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Setiap gelombang dilaksanakan 4 hari kerja,” kata Yunarlis, Jumat (22/9/2023).
Pelatihan diberikan bagaimana perangkat dan aparatur Desa mengetahui bagaimana membuat rencana kerja dan bagaimana menyusun anggaran yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan,” tambah Yurnalis mengakhiri.(*)
Editor : Dedy Suwadha
