wartasiber.com, Lingga Utara – Ketidakmerataan dalam pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA 1 Lingga Utara telah menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang sangat bergantung pada bantuan tersebut.Rabu, 4/9/2024
Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kepulauan Riau, Ravi Azhar, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakmerataan pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMU 1 Lingga Utara.
Meskipun 27 siswa kelas 12 terdaftar sebagai penerima bantuan, beberapa di antaranya mengalami pembatalan tanpa alasan jelas, seperti yang tercantum dalam surat resmi Kepala Sekolah, Drs. Soni Wuryanto, nomor surat 422.5/101/SMAN1.LU/2024. tertanggal 16 Agustus 2024.
Ketidakjelasan alasan pembatalan bantuan untuk beberapa siswa menambah kekhawatiran mengenai transparansi dan keadilan dalam distribusi bantuan pendidikan.
Ravi menjelaskan , Salah seorang wali murid di Kecamatan Lingga Utara mengungkapkan kekecewaannya karena anaknya yang diterima di perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa PIP tiba-tiba mengalami pembatalan Surat Keputusan (SK) penerima PIP, yang menyebabkan kebingungan dan kesedihan bagi keluarga tersebut.
Gangguan Layanan Air Bersih di Batam: Pekerjaan Penyambungan Pipa di Bundaran Kabil
Upaya Ravi Azhar, untuk mencari penjelasan dan solusi dari Dinas Pendidikan dan pihak berwenang lainnya belum mendapatkan titik terang .
“Saat di konfirmasi Via seluler, Kepala Bidang SMU Provinsi Kepri bernama Heru, tidak merespon, namun di balas dengan pesan singkat Via WhatsApp, bahwa masalah ini akan dikoordinasikan dengan pihak sekolah jawabnya,” kata Ravi.
Baca Juga Janji Palsu Tim Sukses Gubernur Kepri: Empat Calon Siswa SMU / SMK di Batam Tak Diterima di Sekolah
Pentingnya tindakan cepat dari Dinas Pendidikan Kepri maupun Gubernur Kepri dalam menangani masalah ini dan meminta agar secepatnya mencari solusi terbaik demi memastikan hak-hak siswa di Lingga Utara terpenuhi, tuturnya.
Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan mendesak pihak terkait memperbaiki sistem distribusi bantuan agar lebih adil dan transparan, demi kepentingan pendidikan generasi mendatang.tutupnya. (Ravi)
