wartasiber.com, Jakarta – Presiden Jokowi saat menggelar pertemuan dengan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah untuk segera menyelesaikan proses penganggaran dan memastikan aspek keamanan dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pesan ini disampaikan Jokowi saat menggelar pertemuan dengan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Selasa (13/8/2024).
Jokowi menekankan bahwa urusan anggaran untuk Pilkada harus segera diselesaikan dan memastikan bahwa koordinasi mengenai keamanan dilakukan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Mengingat ini adalah kali pertama Indonesia menggelar Pilkada secara serentak, Jokowi menegaskan pentingnya perencanaan keamanan yang matang.
“Jika sebelumnya keamanan dapat diatur oleh provinsi atau daerah lain, kini semuanya harus serentak,” ujar Jokowi. Ia meminta para kepala daerah untuk membahas isu keamanan dengan pemangku kepentingan terkait. Jika kapasitas aparat keamanan tidak memadai, Jokowi menekankan perlunya koordinasi dengan Kapolda atau bahkan Kapolri.
“Ini terkait dengan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada bulan November,” tambahnya.
Menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/948/SJ tanggal 21 Februari 2024, setiap pemerintah daerah diharuskan melaporkan penyaluran pendanaan paling lambat 10 Juli 2024. Hingga kini, dari 541 pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 541 telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp28,73 triliun. Dari jumlah tersebut, penyaluran hibah pendanaan Pilkada ke KPUD yang telah terealisasi mencapai Rp22,11 triliun. Sebanyak 277 pemerintah daerah telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen), sementara 264 daerah lainnya belum sepenuhnya.
Selain itu, 518 pemerintah daerah telah menandatangani NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah senilai total Rp8,61 triliun, dengan 23 daerah belum menandatanganinya. Penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah yang telah terealisasi mencapai Rp6,31 triliun.
Sementara itu, 387 pemerintah daerah telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp936,95 miliar, dan 158 daerah belum menandatanganinya. Dari jumlah tersebut, 200 daerah telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp567,43 miliar. Sebanyak 173 daerah telah merealisasikan sepenuhnya, sedangkan 23 daerah belum sepenuhnya.
Terakhir, 420 pemerintah daerah telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp3,00 triliun, sementara 125 daerah belum menandatanganinya. Penyaluran hibah ke Polri yang telah terealisasi mencapai Rp1,71 triliun, dengan rincian 204 daerah telah merealisasikan sepenuhnya, dan 47 daerah belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD.(Red)
Sumber: CNBC Indonesia https://cnbc.id/NcZzQH
