Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menyebut pemerintah tidak akan menindak lanjuti usul penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah pimpinan partai politik.
“Itu wacana politik di parpol dan masyarakat. Kami tidak melakukan follow up atau pun menyikapi,” ujar Mahfud Jumat(4/3/2022).
Menurut Mahfud, hal-hal seperti itu biar saja dibicarakan oleh partai politik dan kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian diputuskan di meja DPR/DPD/MPR.
Mahfud juga enggan ambil pusing dengan desakan para pakar yang menuntut pemerintah atau presiden berbicara guna menghentikan kegaduhan akibat usul penundaan Pemilu 2024.
“Terserah penilaian pakar saja. Pakar kan bagian dari masyarakat. Silakan berwacana agar kehidupan demokrasi sehat. Presiden tahu apa dan kapan yang perlu dan tidak perlu direspons,” tuturnya.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024, jika memang tak tergoda untuk memperpanjang masa jabatannya.
BACA JUGA: Calon Relawan Pendukung Presiden 2024 Tolak Penundaan Pemilu
Sikap diam Presiden Jokowi mengenai usul penundaan Pemilu 2024 ini dinilai multitafsir, yang bisa saja dianggap mendukung agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. “Jangan seolah-olah Presiden tidak mau, padahal kita tahu (penundaan pemilu) yang paling diuntungkan adalah Presiden,” kata Feri Amsari, kemarin.
Senada, Direktur Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan menyebut wacana ini akan berhenti bergulir jika Presiden Jokowi tegas berbicara menolak penundaan Pemilu 2024. “Kalau pernyataan itu tidak dikeluarkan secara crystal clear oleh Presiden, maka akan terus menimbulkan spekulasi. Seperti apa sih sebetulnya sikap Istana dalam hal ini presiden? Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi jangan-jangan presiden sebetulnya setuju,” ujar Djayadi, kemarin.
Apalagi, ujar Djayadi, usul penundaan pemilu itu dilontarkan oleh pimpinan partai pendukung pemerintah. Jika Jokowi terus bungkam selagi isu ini terus digulirkan orang-orang dekat presiden, ujar Djayadi, maka jangan heran jika pertanyaan-pertanyaan tentang peran Istana akan terus muncul. “Dan isu itu tidak produktif bagi bangsa kita,” tuturnya.(tempo)
