Jakarta – Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) memperkuat komitmennya mengakselerasi pencapaian target inklusi keuangan di Indonesia usai menggandeng DANA sebagai mitra pembayaran. Kerjasama ini menambah daftar mitra pembayaran Kartu Prakerja, yang sebelumnya sudah bekerja sama menyediakan akun e-wallet sebagai media penyaluran insentif.
“Inklusi keuangan memiliki tiga fungsi penting bagi perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung daya tahan ekonomi masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin dalam Seminar Kartu Prakerja pada Rabu (14/10), di Jakarta.
Saat ini teknologi digital semakin dibutuhkan di masa pandemi. Kini masyarakat tidak lagi perlu mengantri, bertatap muka dengan petugas, atau pergi ke kantor tertentu untuk mendapatkan layanan, termasuk layanan keuangan.
“Sebelumnya Kartu Prakerja telah menjalin kerjasama dengan empat mitra pembayaran yaitu Bank BNI, OVO, LinkAja, dan GoPay. Bergabungnya DANA dalam ekosistem Kartu Prakerja sebagai mitra pembayaran memberi lebih banyak pilihan kepada peserta Kartu Prakerja ke rekening mana dana insentif akan disalurkan,” tutur Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.
Program Kartu Prakerja yang diperkenalkan pada April 2020 telah mendorong akselerasi inklusi keuangan. Terbukti 4.094.136 penerima Kartu Prakerja memiliki akun e-wallet.
Survei Evaluasi Kedua yang dilaksanakan oleh MPPKP pada tanggal 4-7 Oktober 2020 dengan 160.560 responden menunjukkan peningkatan inklusi keuangan yang cukup baik. Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, sebanyak 23% responden tidak memiliki rekening bank.
Saat ini, 44% dari 23% responden tersebut telah memiliki rekening bank. Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, sebanyak 45% responden tidak memiliki e-wallet. Saat ini, sebanyak 94% dari 45% responden tersebut telah memiliki e-wallet.
Menurut Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, tingkat inklusi keuangan nasional saat ini sudah berada di level 76,2%. OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90% di 2024.
Target Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan juga didukung oleh meningkatnya jumlah perusahaan fintech di Indonesia yang mengincar segmen pasar Indonesia yang belum terjangkau sektor keuangan.
“Salah satu hambatan utama peningkatan inklusi keuangan di Indonesia berkaitan erat dengan edukasi dan sosialisasi produk keuangan yang masih tergolong rendah,” kata Rudy.
Temuan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan fintech adalah rendahnya literasi keuangan (75%), permasalahan infrastruktur dasar (57%), dan tantangan modal (44%).
AFTECH juga mencatat bahwa 71% pelaku fintech secara langsung menargetkan segmen masyarakat yang belum terjangkau (unbanked) dan kurang terjangkau (underbanked) oleh perbankan. Sebesar 73,9% responden melakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya/bank, sedangkan 43,5% responden membuat kemitraan strategis dengan pemerintah. (*)
